Ketua DPR: TNI-Polri Alat Negara Strategis sebagai Katalisator Pemulihan Ekonomi dan Sosial

buser.id – Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai institusi TNI-Polri sebagai alat negara yang sangat strategis, dapat menjadi katalisator dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Hal itu dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai program pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan efektif. Menurutnya, pembangunan nasional ke depan masih akan menghadapi berbagai tantangan.

“Kita menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur agama, nilai luhur budaya, toleransi, tergerusnya sopan santun, etika, bahkan mulai semakin dirasakan adanya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ucapnya saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Puan menilai persaingan perekonomian global yang semakin menuntut kesiapan daya saing perekonomian nasional dan SDM berkualitas juga disebut sebagai tantangan globalisasi yang harus dihadapi. Selain itu, Puan mengatakan, Indonesia pun juga dihadapkan pada ketidakpastian pandemi Covid-19, beban berat dalam pemulihan sosial dan ekonomi, dan ruang fiskal APBN yang terbatas.

Menghadapi perkembangan dan tantangan tersebut, maka dibutuhkan Kekuatan Nasional di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. “TNI-Polri memegang peran yang sangat strategis dalam ikut membangun kekuatan nasional tersebut, yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik dapat dilaksanakan dengan efektif,” urai Puan.

Sehingga, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini berharap Rapim TNI-Polri dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif. “Dengan kerja bersama, gotong royong, TNI-Polri ikut menggelorakan energi positif yang dapat mempersatukan kekuatan kolektif rakyat membangun kemajuan Indonesia,” tutup mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

Pos terkait