Majalengka || Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menugaskan Desa untuk melaksanakan Program Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka percepatan Pembangunan Desa berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui pemberian bantuan keuangan kepada Desa. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan Desa untuk mendorong perwujudan kemandirian Desa di Jawa Barat khususnya.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada 5.311 Desa. Bantuan keuangan itu adalah stimulan oleh karena itu pemdes wajib mengikutsertakan masyarakat untuk ikut bergotong-royong menyediakan bahan material agar mengoptimalkan potensi setempat, tenaga maupun sumbangan biaya sebagian dari swadaya masyarakat Desa.
Menurut informasi yang masuk ke meja redaksi, dari narasumber yang namanya meminta tidak untuk di publikasikan pada media massa ini mengatakan bahwa, sejak bulan maret tahun 2024 anggaran dana Bantuan Provinsi (Banprov) desa bantarwaru kecamatan ligung kabupaten majalengka, diduga sudah masuk ke rekening desa, namun oleh pemerintahan desa belum juga direalisasikan. Kata narasumber pada media massa ini, selasa 17-07-2024
“Dana banprov yang rencananya akan dialokasikan untuk infrastruktur sebesar 70% kalau dihitung nilai uangnya sekitar 80 juta kurang lebih, sampai kini belum juga direalisasikan. Terkesan sengaja diendapkan oleh pemerintahan desa bantarwaru, yang saat ini dalam kepemimpinan Aziz Jufri sebagai Kepala Desa. Kami juga belum tau apa maksudnya” Ujar narasumber
Warga meminta kepada pihak media untuk mempertanyakan anggaran dana banprov yang sudah diterima oleh pemerintahan desa bantarwaru kecamatan ligung kabupaten majalengka melalui rekening desa, kenapa sampai kini belum juga direalisasikan.
Sementara itu Aziz Kades Bantarwaru saat diminta keteranganya melalui sambungan pesan aplikasi watshap pada rabu 17-07-2024, hingga kini belum memberikan jawaban kepada pihak media. Kamis 18/07
(Redaksi/Tim)
