BANDUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat terus menunjukkan taji dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penanaman jagung secara masif. Hingga pertengahan 2026, skema kolaboratif “Keroyok Bareng” yang diusung Polda Jabar dinilai sukses menjaga stabilitas pangan dan layak menjadi percontohan di tingkat nasional.
Berdasarkan data hingga Kamis (9/4/2026), jajaran Polda Jabar telah merealisasikan penanaman jagung di lahan seluas 9.147,02 hektare. Angka ini merupakan tahap awal dari optimalisasi potensi lahan garapan yang tersedia seluas 21.008 hektare.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Kombes Pol Fadly Samad, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Kami tidak bekerja sendiri; ini adalah gerakan massal. Hingga hari ini, kami telah menanam di atas 9 ribu hektare dan akan terus kami perluas mengingat potensi lahan yang ada masih sangat besar, mencapai 21 ribu hektare lebih,” ujar Fadly, Kamis (9/4/2026).
Serapan Pasar dan Stabilitas Harga
Keberhasilan program ini terlihat dari sisi hilirisasi. Tercatat sebanyak 3.700,13 ton jagung telah diserap oleh gudang Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Namun, serapan terbesar justru datang dari sektor industri pakan ternak.
Didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko, Fadly menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pabrik pakan menjadi instrumen krusial dalam menjaga harga di tingkat petani.
“Serapan ke pabrik pakan mencapai 75.066 ton. Hal ini memberikan jaminan bagi petani bahwa hasil panen mereka pasti terserap. Kami menjaga harga jagung agar petani tetap sejahtera sekaligus mendukung keberlangsungan industri peternakan di Jawa Barat,” tambahnya.
Inovasi Skema ‘Keroyok Bareng’
Kunci keberhasilan program ini terletak pada pendekatan unik bernama “Keroyok Bareng Rame-Rame”. Melalui program turunan “1 Desa 1 Hektare”, warga diajak memanfaatkan lahan kosong atau kurang produktif milik Perhutani dan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) melalui sistem pinjam manfaat yang legal.
Dari sisi permodalan, Polda Jabar mengusung konsep mandiri tanpa membebani anggaran internal kepolisian. Mereka mengintegrasikan tiga pilar pembiayaan:
Koperasi Polri (Primkoppol)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Corporate Social Responsibility (CSR) dari mitra perusahaan.
“Skema pembiayaannya sudah lengkap. Ada KUR untuk petani, Primkoppol untuk pendampingan anggota dan masyarakat binaan, serta CSR perusahaan. Ini memastikan petani tidak terbebani modal di awal tanam,” tegas Fadly.
Kepercayaan Perbankan yang Tinggi
Data menunjukkan antusiasme petani sangat tinggi. Dari 498 petani yang didaftarkan kepolisian untuk mengakses KUR, sebanyak 406 petani telah berhasil mencairkan dana. Sisanya saat ini sedang dalam proses penyelesaian administrasi. Selain itu, terdapat 82 petani yang didanai melalui KUR Primkoppol dan 9 petani lewat skema non-Himbara.
“Keberhasilan pencairan ini membuktikan perbankan percaya pada sistem yang kami bangun. Lahan kami siapkan, petani kami arahkan, dan pasarnya kami jamin,” tutup Fadly.
Melalui sinergi lintas sektoral antara kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat, Polda Jabar berharap target swasembada jagung nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.
