Majalengka – Komisi Ill DPRD Majalengka mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Majalengka untuk melakukan inventarisasi menyeluruh (mapping) terhadap kondisi alat berat, serta memprioritaskan pengadaan alat finisher (alat berat pengaspal) melalui APBD atau bantuan provinsi dan Ke Pusat untuk tahun anggaran 2026.yang bertempat di Dinas PUTR Kabupaten Majalengka.”Selasa (05/05/2026).
Ketua Komisi III DPRD Majalengka H. Iing Misbahuddin,S.M.,S.H..menyampaikan kita harus bersinergi gak bisa masing-masing kita juga tidak bisa menekan dinas putr beli ini tetap harus dianggarkan di samping itu ada keterbukaan juga dikita,dinas tuh punya nya alat ini saja, kami minta sekarang ke dinas untuk menyiapkan dan memberikan data ke kita, jadi punya alat apa saja. Apa saja yang berfungsi, apa saja yang rusak, oh ini sudah tidak berfungsi harus di lelang mungkin.
“Untuk pengerjaan sekarang harus di wajibkan menggunakan Mesin Finisher sementara dari PUTR sendiri Ini salah satu yang tidak dimiliki mungkin harganya sekitar 3 sampai 6 miliar untuk pengadaan alat itu . Kalau kita lihat anggaran sekarang agak berat saya lihat, mungkin kita bisa sama-sama minta ke provinsi atau ke pusat.”Ujar Iing Misbahuddin saat di wawancara media Seusai rapat di Dinas PUTR Majalengka pada Selasa 05 Mei 2026
Iing Misbahuddin menegaskan Tapi itu tidak bisa sendiri dinas juga bisa mengajukan melalui bupati nanti dari DPRD akan support terhadap apa yang di lakukan, jdi kita harus sama-sama Dorongan Pengadaan Mesin Finisher (2026)Pengadaan finisher menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas penanganan jalan dan memastikan hasil pengaspalan sesuai standar teknis.Mekanisme APBD Pengadaan alat berat baru akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, seperti contoh peremajaan alat yang dilakukan untuk mendukung kinerja UPTD Workshop dan Peralatan.
“Bantuan Provinsi Mengingat keterbatasan anggaran daerah, Dinas PUTR didorong mengajukan alat berat khusus seperti finisher melalui usulan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.” Tegasnya
Iing Misbahuddin menjelaskan Untuk sementara Fokus Evaluasi dan Perbaikan (2026)Perbaikan Jalan Cepat Alat baru atau yang sudah diperbaiki difokuskan untuk mempercepat penanganan jalan rusak di wilayah strategis.
“DPRD meminta proyek infrastruktur selesai tepat waktu, tidak menumpuk di akhir tahun 2026 untuk menjaga kualitas, didukung dengan ketersediaan alat yang mumpuni.Evaluasi Total Meminta audit atas kinerja proyek 2025 sebagai dasar kebutuhan alat pada 2026.” Ucapnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka dijabat oleh Drs. Agus Permana, M.P.. Menyampaikan Kesiapan ketersediaan alat berat yang di dinas PUTR disampaikan kita banyak alat berat tapi belum cukup ada kondisi yang rusak di sampaikan oleh Kepala UPTD dan terutama kita memerlukan finisher sama kombinasi. Jadi untuk membangun jalannya itu terutama kendala kita adalah belum tersedianya alat finisher.
Dewan menyarakan kalau memang ada anggaran dari DAU mungkin anggaran APBD mengusulkan ke kementerian atau provinsi untuk finisher.
Alat berat apa saja yang di butuhkan dengan di Lampiri data ketersediaan alat berat yang ada disini. Jadi biar tahu pemerintah provinsi bahwa Majalengka punya alat sekian kodenya seperti ini yang di butuhkan apa, itu yang pertama.”ucapnya
Agus Permana menjelaskan Yang kedua juga disampaikan agar kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur untuk lebih baik langkung SAE. Diawali dengan kegiatan-kegiatan itu pengawasan yang baik, pengawasan dengan benar selaginya bangunan terutama atap baja ringan tadi juga ditanyakan disampaikan oleh Bapak Kabid tata bangunan tadi bahwa kedepannya untuk rangkap baja itu harus sudah bersertifikat dan memiliki garansi.
“Komunikasikan dengan anggota dewan menyoroti bahwa saat ini banyak. Ada beberapa kejadian terjadinya bangunan yang ambruk.
Maka untuk mengatasinya tadi disarankan dan disampaikan juga oleh kami bahwa untuk tahun ini kita berkomitmen terutama kepihak penyedia agar untuk masang bajaringan itu bajaringan yang memiliki garansi, pemakaian terus usia produktifnya atau usia rangka bajanya itu paling tidak tahan 10 tahun syukur-syukur 15 tahun dan ada garansinya.”Jelas Agus Permana
Agus Permana mengatakan komposisi-komposisi bahannya ada standar-standar tertentu yang memenuhi standar Indonesia, dan aprikator tadi harus memiliki garansi termasuk pemasangan tentu saja oleh pihak aprikator. Diawasi oleh pihak aprikator kalau di pasangkan oleh tenaga kerja yang di maksud pengusaha atau pihak ketiganya.
Maka minimal aprikator mengawasi lebih baik kalau aprikator ikut memasang sehingga tidak akan terjadi kendala-kendala dalam nanti setelah di pasang tidak ada kelemahan-kelemahan.
“Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan bangunan-bangunan oleh pihak ketiga yang oleh sekolah itukan kebanyakan langsung tetapi kalau itu milik kompetesi pasti ada persyaratan harus ada dukungan dari pihak aprikatornya. Tapi tidak ditunjuk siapa saja aprikator, pasti adakan minimal 2 atau 3 aprikator.”Ujarnya
Dorongan ini bertujuan memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, bukan hanya mengejar volume proyek.
